PERATURAN TERKAIT PTSP (PELAYANAN TERPADU SATU PINTU)

Himpunan peraturan yang terkait dengan keberadaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (download) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (download);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (download);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (download);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (download) (download lampiran);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (download);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (download);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (download);
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 (download);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (download);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (download);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah (download);
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (download);
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal (download);
14. Peraturan Kepala Badabn Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (download) Sebagaimana Telah Diperbarui dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010 (download);
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik -SPIPISE- (download);
16. Surat Edara Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 570/3727A/Sj, Nomor SE/08/M.PAN-RB/9/2010, Nomor 12 Tahun 2010 Tahun 2010 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah (download);
17. Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 464/A.1/2010 Tahun 2010 tentang Tindak Lanjut Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (download);
18. Surat Edaran Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal Di Daerah (download);
19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, Dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal (download)